Pemimpin junta Myanmar mengatakan, pemilu baru akan diadakan dan keadaan darurat militer dicabut pada Agustus 2023.
Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Minggu (1/8) kembali mengulangi janjinya terkait pemilu multipartai baru di dalam negeri.
Dia mengatakan, pemerintahnya siap untuk bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh ASEAN.
Min Aung Hlaing kemudian menyatakan bahwa pemilu baru akan diadakan dan keadaan darurat militer dicabut pada Agustus 2023, batas waktu awal yang diberikan junta ketika menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari.
"Saya berjanji untuk mengadakan pemilu multipartai yang tidak akan gagal," ujarnya dalam pidato yang disiarkan melalui televisi.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada Februari. Junta juga menggunakan tindakan keras terhadap masyarakat antikudeta, menewaskan lebih dari 900 orang menurut kelompok pemantau lokal.