Pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021 setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Myanmar masih dilanda perang saudara berdarah selama lebih dari tiga tahun setelah kudeta militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Junta yang berkuasa telah mengambil tindakan putus asa, termasuk dengan memberlakukan wajib militer dan mengambil sikap defensif, untuk mengendalikan pemberontakan yang dipimpin oleh pasukan perlawanan etnis dan milisi pro-demokrasi.
Dilansir South China Morning Post, ketika kekerasan meningkat, negara tetangga Thailand semakin khawatir bahwa konflik akan meluas ke perbatasan. Para ahli mempertimbangkan bagaimana Myanmar dapat menciptakan jalan menuju perdamaian.
Sebelumnya, pemerintah militer Myanmar telah meluncurkan upaya besar untuk memblokir komunikasi bebas di Internet, menutup akses ke jaringan pribadi virtual, atau VPN, yang dapat digunakan untuk menghindari pemblokiran situs web dan layanan terlarang.
Upaya untuk membatasi akses terhadap informasi dimulai pada akhir Mei, menurut operator telepon seluler, penyedia layanan internet, kelompok oposisi utama, dan laporan media.