Kamboja telah dihapus dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Februari tahun lalu.
Transparency International Australia (TIA) membuat laporan dengan klaim yang mempertanyakan sumber uang yang digunakan warga Kamboja untuk membeli properti tempat tinggal di Australia. LSM itu menyatakan bahwa beberapa pembelian tersebut mungkin merupakan bentuk pencucian uang.
Badan Intelijen Keuangan Kamboja (CAFIU) membantah klaim tersebut.
“Klaim yang tidak berdasar dalam laporan tersebut berprasangka buruk terhadap Kamboja dan melemahkan upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata CAFIU, sebagai tanggapan atas penyelidikan kepada Phnom Penh Post.
Pekan lalu, laporan gabungan yang dibuat oleh firma penasihat KordaMentha dan TIA, berjudul “Menghentikan Uang Kotor di Australia dan Kamboja”, menyatakan bahwa lebih dari AUD$516 juta (Rp5,4 triliun) pelarian modal ditransfer dari Kamboja ke Australia pada tahun 2020 saja.
Dikatakan total 118 properti senilai setidaknya AUD$110 juta (Rp1,1 triliun) dibeli di Australia oleh “warga asing Kamboja” dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun keuangan 2022-23, dikatakan senilai AUD$33,4 juta sebagian besar properti tempat tinggal Australia dibeli oleh warga negara asing dari Kamboja.