Hun Sen, yang berkuasa selama 35 tahun, sering dituduh pemimpin otoriter. Karenanya, beberapa negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Kamboja
Pengadilan Kamboja mulai menggelar sidang terhadap hampir 130 penentang dan pengkritik pemerintah. Mereka dituduh pengkhianat karena berpartisipasi dalam aktivitas politik tanpa kekerasan selama tiga tahun terakhir.
Kebanyakan dari mereka yang diadili Pengadilan Kota Phnom Penh adalah mantan anggota atau pendukung Partai Penyelamat Nasional Kamboja. Sebagai satu-satunya partai oposisi di parlemen, partai itu diharapkan menjadi penantang kuat bagi Partai Rakyat Kamboja yang dikuasai Perdana Menteri Hun Sen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.
Pada akhir 2017, Hun Sen melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Hampir semua media yang kritis ditekan untuk menutup atau mengurangi liputan mereka, sedangkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja dipaksa pengadilan tinggi untuk bubar dan anggota dewannya dikeluarkan dari Parlemen.
Banyak orang percaya, pengadilan bertindak untuk memastikan partai Hun Sen menang dengan menyapu semua kursi.
Hampir semua terdakwa didakwa melakukan persekongkolan untuk makar dan hasutan serta melakukan pidana, sehingga terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tidak semua diharapkan berada di pengadilan karena beberapa diyakini tinggal di luar negeri.