Kementerian Dalam Negeri India mendukung pelarangan jilbab siswa di sekolah.
Di tengah perselisihan tentang jilbab, Kementerian Dalam Negeri India justru mengatakan lebih suka para siswa mengenakan seragam sekolah, alih-alih pakaian berbasis keagamaan. Namun, pendapat ini bisa jadi berubah begitu pengadilan memutuskan siswa memiliki manfaat ketika mengenakan jilbab di sekolah-sekolah pada negara bagian Karnataka.
Seperti diberitakan Reuters, Selasa (22/2), sebelumnya negara bagian Karnataka memberlakukan larangan jilbab di sekolah sejak 5 Februari 2022. Kebijakan ini memicu protes di kalangan siswa dan orang tua siswa muslim. Protes tersebut justru berbuah balasan siswa Hindu yang kemudian memaksa pihak berwenang menutup sekolah-sekolah di sana.
Muslim yang membentuk sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk India telah mengecam pembatasan jilbab. Kaum muslim menolak dimarginalisasi oleh negara yang sebagian besar berpenduduk Hindu.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah, politisi paling kuat di India setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, ia akan menerima putusan pengadilan atas masalah ini.
"Ini adalah keyakinan pribadi saya bahwa orang-orang dari semua agama harus menerima kode berpakaian sekolah," kata Shah mewakili Kementerian Dalam Negeri.