Dewan Keamanan PBB membuat adopsi resolusi pertamanya ke Myanmar. Isi dari resolusi ini sendiri ialah menuntut berakhirnya kekerasan.
Myanmar memang sedang berjuang untuk lepas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Junta Militer. Keadaan ini cukup mendesak banyak pihak untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke negara tersebut. Sayangnya organisasi kawasan yang paling dekat, yaitu ASEAN tidak terlalu membantu konflik ini karena berbenturan dengan asas nonintervensi yang melekat kepada negara-negara anggota.
Dikutip dari CNA, pada Rabu (21/12) waktu setempat, Dewan Keamanan PBB membuat adopsi resolusi pertamanya ke Myanmar. Isi dari resolusi ini sendiri ialah menuntut berakhirnya kekerasan dan membebaskan semua tahanan politik yang ditahan hingga saat ini. Salah satu tahanan politiknya ialah Aung San Suu Kyi yang merupakan mantan pemimpin Myanmar dan digulingkan pada Februari.
Ditahannya mantan pemimpin Myanmar tersebut membuat banyak sekali krisis kemanusiaan yang terjadi di negara ini. Selain nama Aung San Suu Kyi, rupanya masih banyak tahanan politik yang lain yang sebelumnya banyak mengeluarkan suara prodemokrasi dan berusaha untuk meredam kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Adapun beberapa bersuara di PBB terkait pengadopsian resolusi ini.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan, telah mengirim pesan tegas kepada militer bahwa mereka tidak boleh ragu untuk mengadopsi resolusi ini.
"Kami berharap resolusi ini dilaksanakan secara penuh, kami juga telah mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Myanmar bahwa kami mencari kemajuan sesuai dengan hak, keinginan, dan kepentingan mereka," kata dia. Dalam tanggapan ini bisa terlihat bahwa banyak negara ingin mendukung perdamaian di Myanmar.