PBB khawatir bahwa fokus pada isu nuklir mengalihkan perhatian dunia dari kondisi HAM buruk yang menimpa rakyat Korea Utara.
Dewan HAM PBB merilis laporan tentang kehidupan warga di Korea Utara. Laporan bertajuk "The Price is Rights" yang dirilis Selasa (28/5) itu menyatakan warga Korea Utara harus menyuap para pejabat negara demi bertahan hidup.
Laporan itu mengatakan para pejabat memeras uang dari penduduk yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Jika tidak dibayar, para pejabat mengancam akan menahan dan menutut mereka, terutama menargetkan warga yang bekerja di sektor perekonomian informal.
Korea Utara membantah laporan itu, menyebutnya memiliki motivasi politik untuk tujuan jahat.
"Laporan itu tidak lebih dari pemalsuan ... Karena selalu didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai kesaksian 'pembelot' yang memberikan informasi palsu," tutur pernyataan misi Korea Utara untuk Dewan HAM PBB.
Korea Utara mengklaim situasi kemanusiaan yang buruk di negaranya dipicu oleh sanksi-sanksi Amerika Serikat atas program nuklir Pyongyang.