Pemimpin puncak tidak menyebutkan pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan di Afghanistan dalam pesannya.
Taliban membantah tudingan bahwa pemerintahannya saat ini membuat kaum wanita terkekang. Sebaliknya, pemimpin tertinggi rezim sementara Hibatullah Akhundzada mengatakan mereka telah memulihkan hak-hak perempuan 'sebagai manusia yang bebas dan bermartabat' di Afghanistan.
Dalam sebuah pesan menjelang Idul Fitri, pada Minggu (26/6), Akhundzada mengatakan pemerintahan de facto telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan kehidupan perempuan di Afghanistan.
"Aspek negatif dari pendudukan 20 tahun terakhir oleh AS dan rezim pimpinan NATO terkait dengan hijab dan kesesatan wanita akan segera berakhir," katanya.
Pemimpin tertinggi mengklaim bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk menyelamatkan perempuan dari banyak penindasan tradisional, termasuk pernikahan paksa, “dan hak-hak Syariah mereka telah dilindungi”.
Selain itu, “langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk kemajuan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk memberi mereka kehidupan yang nyaman dan sejahtera menurut Syariah Islam,” lanjut pesan dari Akhundzada.