Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi berat dengan utang yang menyebabkan kekurangan makanan dan pemadaman listrik yang panjang.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, mencabut status keadaan darurat akibat krisis ekonomi di negara tersebut Selasa (5/4), Pencabutan dilakukan setelah puluhan anggota parlemen dari partai oposisi melakukan melakukan walk out akibat tidak setuju dengan kebijakan pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan Ali Sabry juga mengundurkan diri, sehari setelah pengangkatannya, dan menjelang pembicaraan penting bersama Dana Moneter Internasional untuk program pinjaman. Seperti diberitakan Reuters, Rabu (6/4), Rajapaksa sebelumnya membubarkan kabinet karena 26 menteri mudur secara serempak pada Senin (4/4). Saat ini dia tengah mencari pejabat pemerintahan pengganti di tengah karut-marut ekonomi dan pengaruh keluarga penguasa.
Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi berat dengan utang yang menyebabkan kekurangan makanan dan pemadaman listrik yang panjang. Sebuah badan kedokteran juga mengatakan kepada pemerintah ada kekurangan obat-obatan yang dapat meruntuhkan sistem kesehatan.
Dalam sebuah lembaran yang dikeluarkan Selasa malam, Rajapaksa mencabut peraturan peraturan darurat yang mulai berlaku Jumat (1/4). "Saya, Gotabaya Rajapaksa, Presiden Republik Sosialis Sri Lanka, dengan ini mencabut lembaran yang berlaku mulai tengah malam pada 5 April 2022," kata lembaran itu.
Secara politis, langkah selanjutnya yang mungkin dilakukan adalah menunjuk perdana menteri baru menggantikan kakak laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa, atau pemilihan parlemen menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada 2025. Namun sampai saat ini pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai rencana selanjutnya.