Pendanaan yang habis masa berlakunya dapat menunda proyek-proyek yang sangat dibutuhkan, seperti peningkatan infrastruktur.
Vietnam kehilangan setidaknya US$2,5 miliar (Rp40 triliun) bantuan luar negeri selama tiga tahun terakhir. Negeri Komunis itu mungkin akan kehilangan US$1 miliar (Rp16 triliun) lagi karena kelumpuhan administratif. Demikian yang dikatakan oleh PBB, Bank Dunia, dan donor Barat kepada pemerintah Vietnam melalui surat yang dilihat oleh Reuters.
Angka-angka yang sebelumnya tidak dilaporkan dari dokumen yang tidak dipublikasikan, bertanggal 6 Maret, menyoroti frustrasi di kalangan investor asing. Hambatan mereka adalah peraturan dan prosedur persetujuan bertele-tele yang telah menyebabkan kebuntuan berkepanjangan. Negara Komunis tersebut dicengkeram meningkatnya kampanye anti-korupsi dan gejolak politik.
“Sekitar US$1 miliar pendanaan pembangunan sedang menunggu persetujuan, dengan tambahan US$2,5 miliar dikembalikan karena pendanaan telah habis masa berlakunya,” demikian isi surat yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Angka itu secara efektif menandakan potensi kerugian senilai hampir 1% dari produk domestik bruto negara tersebut.
Pendanaan yang habis masa berlakunya dapat menunda proyek-proyek yang sangat dibutuhkan, seperti peningkatan infrastruktur. Para donor menekankan dalam surat bahwa mungkin akan ada lebih banyak lagi dana tambahan yang hilang karena “terhambat oleh proses persetujuan yang berlarut-larut.”
Dua pejabat senior asing yang diwawancarai oleh Reuters secara langsung menghubungkan hambatan administratif tersebut dengan kampanye anti-korupsi. Hal serupa juga diungkapkan oleh diplomat dan pejabat lainnya dalam beberapa bulan terakhir.