Rumah, sekolah, dan pusat kesehatan rusak atau hancur dan beberapa bandara pulau tetap ditutup.
Vanuatu, yang masih terguncang akibat dua siklon yang menerjang dalam waktu sepekan, berharap Majelis Umum PBB pekan depan akan mengadopsi dorongannya untuk memberikan prioritas yang lebih besar pada dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim.
Menteri Perubahan Iklim negara pulau Pasifik itu, Ralph Regenvanu, mengatakan 119 pemerintah telah mensponsori bersama resolusi Vanuatu, yang mencari kejelasan hukum tentang kewajiban negara untuk mengambil tindakan perubahan iklim. Juga menarik perhatian pada kerentanan negara kepulauan kecil itu, yang terkena dampak iklim dari badai terburuk dan naiknya air laut.
Vanuatu berharap lebih banyak negara akan menandatangani sebelum debat majelis umum dimulai pada Rabu, dan itu akan disahkan melalui konsensus, katanya.
"Saat ini di negara saya, ribuan warga menghadapi rumah tangga yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan hilangnya tanaman pangan," katanya dalam forum online pada Kamis (23/3) malam.
Biaya bencana akan melebihi setengah dari PDB tahunan Vanuatu, tambahnya.