Swedia dan Finlandia termasuk di antara negara-negara yang memberlakukan pembatasan pertahanan kepada Turki setelah serangan 2019.
Presiden Turki menyoroti kegiatan Partai Pekerja Kurdistan sebagai bagian dari keberatan negaranya terhadap Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO dan mengatakan kedua negara melakukan hal itu akan membawa risiko keamanan bagi Turki.
Kelompok yang dikenal sebagai PKK telah melancarkan pemberontakan selama 38 tahun melawan Turki yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian. Kelompok ini telah ditetapkan sebagai entitas teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, termasuk Swedia dan Finlandia.
Namun, sikap Barat terhadap sayap PKK Suriah, Unit Perlindungan Rakyat ( the People’s Protection Units), atau YPG, telah menyebabkan permusuhan antara Ankara dan anggota NATO lainnya. YPG membentuk pasukan yang terlibat dalam perang yang dipimpin AS melawan kelompok negara Islam.
“Turki menyatakan bahwa pengakuan Swedia dan Finlandia menimbulkan risiko bagi keamanan negara Turki sendiri dan masa depan organisasi,” tulis Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Economist Senin (30/5) malam.
Mengacu pada prinsip utama dari kebijakan pertahanan bersama NATO, dia menambahkan, negaranya memiliki hak untuk mengharapkan negara-negara tersebut, yang akan mengharapkan NATO untuk membantu pertahanan mereka berdasarkan Pasal 5, yakni dengan mencegah melakukan perekrutan, penggalangan dana, dan kegiatan propaganda dari PKK.