Pengunjuk rasa melakukan aksi hampir setiap hari selama sebulan terakhir di Thailand melawan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha
Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengaku, tidak dapat mencegah siapapun mengadakan unjuk rasa untuk mendukung pemerintah, selama mereka mengikuti hukum. Hal itu disampaikan setelah memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Kamis (27/8).
"Mereka yang melanggar hukum akan menghadapi tindakan hukum,” kata Perdana Menteri. Dia merujuk pada kelompok Thai Pakdee (Loyal Thai) yang merencanakan melakukan unjuk rasa di Pusat Seni dan Budaya Bangkok di persimpangan Pathumwan Bangkok pada Minggu (30/8).
Kelompok yang dipimpin mantan anggota Partai Demokrat Warong Dechgitvigrom itu, dibentuk untuk melawan protes mahasiswa yang mengupayakan reformasi monarki dan pengunduran diri pemerintah.
Sementara itu, Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital (DES) Buddhipongse Punnakanta telah berjanji untuk mengejar dan menghapus halaman apa pun yang dilihat sebagai bagian dari halaman Royalist Marketplace di Facebook yang aksesnya diblokir secara geografis di Thailand pada Senin (24/8).
Menteri tersebut merujuk ke halaman Royalist Marketplace di Facebook yang dioperasikan Pavin Chachavalpongpun, yang berisi postingan sensitif tentang monarki.