Merek global harus menggunakan pengaruh mereka untuk menunjukkan bahwa penindasan kepada para pekerja tidak dapat ditoleransi.
Merek fesyen internasional gagal melindungi pekerja garmen di rantai pasokan mereka di Myanmar. Ini ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja melonjak di seluruh negeri sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu, menurut sebuah laporan baru.
Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia, sebuah LSM internasional yang melacak dampak hak asasi manusia dari perusahaan, pada hari Selasa merilis sebuah penelitian yang mengungkapkan "penyalahgunaan yang meluas dan sistemik dalam rantai pasokan merek internasional". Ini termasuk pencurian upah, tingkat kerja kasar, lembur wajib yang tidak dibayar, serta kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual.
Kelompok nirlaba, bersama dengan mitra, mengumpulkan 104 kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perburuhan terhadap setidaknya 60.800 pekerja di sektor garmen Myanmar dari 1 Februari tahun lalu hingga saat ini, berdasarkan informasi yang direkam publik.
Menurut laporan itu, para pekerja yang terlibat dipekerjakan di 70 pabrik yang memasok, atau baru-baru ini memasok, ke setidaknya 32 merek dan pengecer mode global, termasuk Adidas, Inditex (Zara dan Bershka), Fast Retailing (Uniqlo), pengecer mode multinasional. Hennes & Mauritz (H&M), dan Primark.
"Merek harus sadar akan kenyataan pahit bahwa kondisi kerja yang layak tidak lagi ada di Myanmar dan melanjutkan bisnis seperti biasa tidak lagi membantu 'melindungi pekerjaan dan pekerja, seperti yang telah berulang kali diklaim,' kata Alysha Khambay, kepala hak buruh di Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia.