Muatan kritik dalam musik nir label bergerak kian dinamis. Banyak musisi indie pengalun ‘suara sumbang’ yang ingin mengajak resah publik.
Medio 1960-an, dunia seni tanah air gaduh saat konflik dua kelompok budaya besar, Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) pecah. Wacana membawa pulang seni ke rumah asalnya jadi jargon utama Manikebu. Jargon itu lahir atas kemuakan pegiat Manikebu seperti HB Jassin, Wiratmo Soekito, Trisno Soemardjo, termasuk Goenawan Muhammad yang kala itu masih belia. Mereka keberatan dengan hegemoni dan tekanan dari golongan kiri yang tergabung di LEKRA. Bagi mereka, ideologi kesenian dan kesusastraan realisme sosial yang dipraktikkan LEKRA, telah menodai nilai kesenian yang adiluhung.
Sementara orang-orang LEKRA berpendapat, seni tak pernah bebas nilai. Salah satu tokoh ‘galak’ LEKRA, Pramoedya Ananta Toer berujar, seni harus mencerminkan realitas sosial dan bisa digunakan sebagai mesin penggerak perubahan. Untuk itulah semua produk seni LEKRA biasanya selalu mengandung muatan kritik sosial.
Tanpa menyederhanakan konflik ideologis dua kelompok tersebut, penggunaan seni sebagai medium kritik belakangan rupanya diimitasi seniman-seniman berikutnya. Termasuk dalam kancah musik, di mana kritik sosial bebas mengudara dari sana. Musisi kondang di zamannya, seperti Iwan Fals, Panbers, dan Slank kerap membuat panas pemerintah akibat lagu kritik yang mereka senandungkan.
Namun bicara kritik dalam musik yang terkungkung industri mayor label tentu tak sebebas kritik yang digaungkan musisi indie. Indie sendiri dari terminologi kata berasal dari kata independen. Penekanan indie dalam dunia musik, menurut penulis Jakarta Beat, Aris Setyawan, lebih kepada metode produksi dan distribusi karya.
Pergerakan musisi indie ditandai dengan kemunculan mini album Pas Band bertitel “4 Through The Sap” (1994), yang dirilis secara mandiri. Sejak saat itu, musisi yang melakukan proses produksi album mandiri pun kian ramai.