Menghapus label sekolah favorit

Dalam sebuah acara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PKM), Jakarta Pusat pada Selasa (9/7), Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada pejabat yang memindahkan anaknya ke sekolah favorit ketika proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya, di setiap kota dan daerah, sekolah negeri favorit diburu orang tua dengan segala cara. Maka, di situ praktik penyimpangan terjadi.

“(Sekolah favorit) menjadi titipan para pejabat. Istri-istrinya pejabat juga direkomendasi dipindah di sekolah favorit itu,” kata Muhadjir.

PPDB adalah sistem warisan Muhadjir, kala ia masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 2019 lalu. Saat itu, Muhadjir menegaskan, aturan baru tersebut merupakan peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang dirintis sejak 2017. Muhadjir pun percaya, dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit bakal hilang bersamaan dengan penerapan sistem zonasi karena penerimaan siswa baru lebih mempertimbangkan jarak dari rumah ke sekolah.

Namun, praktik culas tetap berjalan. Selain jual-beli kursi di sekolah favorit, ada pula orang tua yang sengaja memindahkan data kependudukannya di lokasi yang lebih dekat dengan sekolah favorit.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, pemerintah belum mampu menghapus stigma soal sekolah favorit. Ia mengatakan, label sekolah favorit menandakan pendidikan belum setara secara utuh. Bahkan terkesan tidak adil karena memperlebar kesenjangan dan mempertajam kelas-kelas sosial.