Pemerintah sudah harus lebih fokus pada upaya mitigasi krisis iklim secara lebih ambisius.
Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Yusdi Usman mengatakan, pemerintah Indonesia dianggap masih kurang serius dalam melakukan pencegahan krisis iklim.
"Hal ini terlihat dari belum adanya upaya pemerintah untuk memasukkan program stimulus pencegahan krisis iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yang sedang disusun Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan," kata Yusdi, dalam keterangan tertulisnya.
Yusdi Usman menegaskan, krisis iklim sudah di depan mata. Dengan banyaknya bencana yang melanda potensi dengan dampak yang lebih besar bisa saja melanda Indonesia kembali.
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan dengan krisis iklim ini, yang berpotensi mengancam keamanan negara, krisis pangan, kelangkaan air bersih, datangnya berbagai bencana akibat krisis iklim seperti yang baru-baru ini melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lain sebagainya,"tegasnya.
Padahal, menurut data yang dikeluarkan oleh Climate Watch, pada 2017 Indonesia menempati urutan kelima secara global sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca. Indonesia menghasilkan emisi sebesar 2275,4 MtCO2e. Sementara empat negara penghasil emisi yang lebih besar dari Indonesia pada 2017 masing-masing adalah China dengan emisi karbon sebesar 11.780,99 MtCO2e, Amerika Serikat yang memproduksi emisi karbon 2017 sebanyak 5766,92 MtCO2e, India menyebarkan emisi sebanyak 3.356,7 MtCO2e, dan Rusia sebesar 2.460,27 MtCO2e.