Salah satu tujuan indeks kerawanan pemilu adalah pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan pemilu di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Bawaslu menyusun IKP 2024 dengan menitikberatkan pada empat dimensi, yakni konteks sosial-politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling rawan, dengan skor IKP 88,95. Disusul Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
“Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3,79), Sulawesi Selatan (10,20), Nusa Tenggara Barat (11,09), Jambi (12.03), dan Kalimantan Barat (12,69),” tulis Bawaslu sebagaimana dinukil dari IKP dan Pemilihan Serentak 2024.
Meskipun Maluku Utara ada di posisi tiga kerawanan tertinggi, tetapi dua dari empat dimensi skornya maksimal, yakni konteks sosial-politik dan kontestasi yang mencapai 100. Indikator penyumbang utama tingkat kerawanan sosial-politik di Maluku Utara salah satunya kerusuhan berbasis SARA.
Indikator dimensi konteks sosial-politik, antara lain adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA; intimidasi terhadap peserta, penyelenggara, dan pemilih; dan perusakan fasilitas penyelenggara pemilu.