Sejumlah musisi aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Sekelompok musikus dari skena indie terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tak hanya lewat lagu, mereka bahkan turut menggalang dana untuk aksi dan mengkonsolidasi massa.
Pakar psikologi Universitas Indonesia mengatakan, pemerintah tak boleh menganggap enteng parlemen jalanan yang digelar mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil. Apalagi, kaum musisi sudah mulai turun gunung mendukung aksi mereka.
"Kalau musisi turun ke jalan, itu (bahaya). Jangan dianggap main-main. Karena bahasa musik itu bahasa kalbu. Psikologisnya lebih kena. Jangan dianggap musisi itu sepele karena mereka lebih peka. Makanya, pemerintah ini tidak memperhatikan mereka," kata Dewi saat dihubungi Alinea.id, Senin (20/1).
Dewi meyakini mayoritas musikus di Indonesia masih belum dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik. Para musisi yang turun ke jalan, menurut dia, tergerak karena turut merasakan ketidakadilan dialami rakyat.
"Musisi kan enggak dapat duit. Mereka enggak dibayar. Saya masih percaya seniman kita itu rata-rata cukup bersih. Orang seni adalah orang yang paling jujur. Mereka punya nurani lebih kuat," tutur Dewi.