Salah satu tujuan RUU PPRT adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan PRT sebagai pekerja.
Pada Rabu (18/1), Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen dan upaya keras pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap PRT. Oleh karenanya, Jokowi mendorong agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan sebagai undang-undang.
Lita mengapresiasi sikap Jokowi. Ia berharap, DPR bisa segera duduk bersama pemerintah membahas RUU PPRT. RUU PPRT sendiri pertama kali diusulkan ke DPR pada 2004.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT Eva Kusuma Sundari mengatakan, tahun 2019 sudah ada perkembangan yang baik karena Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadikan RUU PPRT sebagai hak legislasi inisiatif.
Lalu, pada Juli 2020, RUU PPRT diputuskan akan disetor ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Menurut Eva, saat RUU PPRT sudah di tangan bamus, seharusnya tinggal minta persetujuan untuk dibawa ke paripurna. Namun, pimpinan DPR tak pernah mengagendakan itu.