Reklame Cak Imin bertuliskan Cawapres 2019, bertebaran sejak pintu keluar tol Brexit hingga menuju Surabaya, atau jalur Pantura.
Awal tahun ini, dalam perjalanan darat dari Jakarta ke Jawa Timur untuk liburan, ada pemandangan mencolok sepanjang jalur Pantura. Sejak keluar dari pintu tol Brebes Exit (Brexit) hingga Surabaya, bertebaran ratusan reklame raksasa dengan foto Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Billboard Cak Imin dipasang di berbagai titik strategis dan dari jenisnya bukan spanduk gratisan ala pinggir jalan.
Biasanya spot tersebut diisi iklan rokok, mobil, produk kecantikan dan lainnya. Tentu harganya mahal untuk menyewa space tersebut. “Cak Imin Cawapres 2019”, itulah pesan kunci dari billboard aneka warna yang dipasang oleh Relawan Cak Imin (Rancak). Beberapa titik juga menggunakan bahasa Jawa dengan pesan senada. Istri saya yang duduk di sebelah sambil menggendong anak menanyakan, ‘apakah sekarang sudah pemilu presiden?’ Tentu pertanyaan dia bukan untuk dijawab. Karena ia juga tahu bahwa perhelatan Pilpres masih lama. Dia hanya heran, sepagi ini kampanye Pilpres sudah dimulai.
Kekagetan istri saya mungkin mewakili sebagian besar masyarakat yang melihat iklan politik tersebut. Apalagi setelah Jokowi dan Cak Imin naik kereta bareng menuju bandara untuk meresmikan kereta, awal tahun ini. Publik makin berspekulasi bahwa Cak Imin akan berduet dengan Jokowi di 2019 nanti. Secepat dan sesederhana itukah? Tentu tidak, karena jalan masih panjang.
Sedikit catatan peresmian kereta bandara, Presiden Jokowi memang kerap didampingi tokoh-tokoh politik dalam banyak ceremony, tak hanya para menteri dan pejabat pemerintah. Sebelum Cak Imin, Megawati Soekarnoputri juga kerap tampil di Istana dalam berbagai kesempatan. Begitu juga dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan sejumlah pimpinan parpol koalisi pemerintah lainnya. Tak begitu jelas apa relevansi tokoh-tokoh parpol terlibat dalam peresmian sebuah proyek.
Di era sebelumnya, jarak antara pemerintah dan partai politik relatif lebih tegas. Jarang sekali—kalau tidak mau dibilang tidak pernah—tokoh-tokoh koalisi pemerintah hadir secara demonstratif pada acara-acara seremonial pemerintahan.