Bagaimana agar anggota DPD ini bisa bergerak cepat merespons permasalahan daerah yang kian kompleks.
Di tengah gejolak politik dan sosial di masyarakat saat ini dan munculnya berbagai permasalahan di daerah seperti kabut asap di Sumatera, konflik sosial secara horizontal dan vertikal di Papua yang semakin memanas dengan pembantaian terhadap pendatang non Papua di Wamena, pengungsi akibat gempa yang terjadi Ambon, dan merebaknya aksi demonstrasi mahasiswa, baik di Jakarta maupun di daerah, itu semua tentu membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Tak terkecuali dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang dilantik pada 1 Oktober 2019.
Perhatian dari anggota DPD ini sangat penting. Terutama terkait permasalahan daerah yang terjadi saat ini karena pemerintah dan DPR tampak kewalahan dan kebingungan menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Terutama ketika menghadapi aksi protes dari mahasiswa terhadap kinerja kedua lembaga tersebut, dalam melakukan pengesahan terhadap beberapa rancangan UU yang terkesan dipaksakan.
Pemerintah terkesan gagal memahami inti permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga terkadang langkah atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan di daerah, tidak tepat dan tidak menyuguhkan solusi tepat bagi penyelesaian permasalahan di daerah.
Oleh karena itu, harapan sepenuhnya sesungguhnya tertuju pada senator daerah yang baru dilantik. Merekalah sesungguhnya representasi daerah yang sangat memahami kondisi dan kepentingan daerah saat ini.
Jangan sampai anggota DPD yang baru dilantik ini, terjebak pada kepentingan praktis. Sehingga hal-hal yang tidak perlu diributkan atau diperdebatkan di antara anggota, kemudian diperdebatkan yang pada akhirnya bisa menggerus energi, sehingga permasalahan daerah substansial yang seharusnya menjadi perhatian anggota DPD, menjadi tidak diperhatikan.