Kerusakan sudah sedemikian parah, apabila terus berlanjut, maka Indonesia akan menuju ke satu titik, yaitu menjadi bangsa gagal.
Sistem pemerintahan Indonesia seharusnya cukup baik, mengikuti sistem demokrasi kelas dunia, berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan sistem check and balances. Yaitu, DPR mengawasi pemerintah (eksekutif) agar selalu taat hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan lembaga hukum bebas dari pengaruh eksekutif, alias independen. Semua itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar.
Tetapi, sistem pemerintahan yang cukup bagus di atas kertas ini, pada prakteknya secara perlahan-lahan dirusak, dan menjelma menjadi sistem kekuasaan, atau tirani, persekongkolan (jahat) antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dampaknya sangat destruktif, merusak kehidupan bangsa dan negara.
Perlahan-lahan? Tidak juga. Kerusakan sistem pemerintahan ini bahkan berjalan terlalu cepat.
Semua ini berawal dari elite partai politik yang haus kekuasaan dan harta. Tugas pokok partai politik seharusnya memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, dan membuat undang-undang yang prorakyat, untuk kepentingan rakyat banyak.
Selain itu, partai politik seharusnya mencari pemimpin nasional, presiden dan kepala daerah, untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kalau pemimpin nasional terpilih tersebut mengkhianati suara rakyat, menjalankan roda pemerintahan sewenang-wenang, maka perwakilan partai politik yang duduk di DPR wajib menegur eksekutif, bahkan dapat mengusulkan untuk memberhentikannya kalau diperlukan.