Proyek yang dibangun dengan skema utang konsesional tersebut berpotensi merugikan kepentingan ekonomi negara-negara tersebut.
Belum lama ini, untuk mengurangi beban utang, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meninjau ulang dan membatalkan sejumlah proyek. Dalam rangka itu, Pemerintahan Malaysia akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim China yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia.
Pernyataan Mahathir tersebut merupakan keputusan untuk mengubah beberapa kesepakatan antara China dan Malaysia, ketika dipimpin Perdana Menteri Najib Razak. Salah satunya adalah proyek ambisius Jalur Sutra Matirim China atau Belt and Road Initiative (BRI).
Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapatkan investasi terbesar dari proyek BRI yang bertujuan untuk konektivitas perdagangan dari Asia hingga Afrika. Dana sebesar US$34,2 miliar diperuntukkan China membangun infrastruktur BRI di Malaysia. Dalam penilaian Mahathir, perjanjian pinjaman China tidak menguntungkan. Selain tidak mempekerjakan warga lokal, China juga tidak berbagi teknologi dengan Malaysia.
Mahathir menegaskan negaranya berhak menegosiasikan ulang beberapa kesepakatan tersebut dengan pemerintah Beijing. Termasuk kesepakatan untuk penempatan kapal perang China di perairan Malaysia.
Sementara, Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kabinetnya meninjau semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari China dan menghapus semua ketentuan yang memberatkan. Pemerintahan akan fokus pada perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan yang tidak menguntungkan Filipina.