Ketika memasuki era reformasi, kebijakan perekonomian Indonesia ternyata semakin liberal.
Jejak neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era Orde Baru sejak Maret 1966. Kebijakan Orde Baru (Orba) lebih berpihak pada Barat, seiring dengan itu, Penanaman Modal Asing (PMA) dan hutang luar negeri mulai meningkat.
Menjelang awal 1970-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri dari sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya menjadi semikapitalisme.
Sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kebijakan ekonomi pemerintah banyak di bawa ke arah liberalisasi sektor keuangan, industri, kelautan, perikanan, perindustrian maupun perdagangan.
Masa pembangunan ekonomi Orba berakhir dengan ditandai meledaknya krisis moneter yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi perekonomian Indonesia.
Arief Arfianto (2013), dalam tulisannya menarasikan pascakrisis moneter dan ketika memasuki era reformasi, kebijakan perekonomian Indonesia ternyata semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi, termasuk pada sektor kelautan dan perikanan.