Masih banyak masalah perguruan tinggi khususnya PTS yang harus diselesaikan dengan bijak.
Salah satu permasalahan terbesar pendidikan di Indonesia adalah tarlalu banyak diatur, dan sangat birokratis, pejabat kementerian seneng mengatur perguruan tinggi dari “A to Z”, tidak memberikan kebebasan pada pengelola perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Tidak ada ruang untuk melakukan kreativitas.
Padahal pemerintah sudah banyak dibantu oleh swasta, karena APK (angka partisipasi kasar) dibantu dinaikkan oleh PTS, sekitar 2/3 dari total jumlah mahasiswa Indonesia yang berjumlah 8,184 juta (sumber Dikti 2019). Jumlah perguruan tinggi swasta kita 95% dari total perguruan tinggi yang ada.
Tetapi perhatian pemerintah sampai saat ini hampir dikatakan tidak ada, hal ini terlihat dari keberpihakan dari APBN, hanya 10% anggaran yang mengalir pada perguruan tinggi swasta (PTS), untuk dibagi 4.520 PTS (total PT Indonesia: 4.670, sumber Dikti 2019).
Jangankan membicarakan anggaran untuk PTS, untuk mendengarkan keluhan pun enggan, dan hampir sebagian besar pejabat kementerian (semua kementerian), enggan mendengar keluhan PTS. Padahal perguruan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah sebagian besar adalah dari pihak swasta. Kepemimpinan semu melanda pejabat kita dan melanda semua strata kehidupan, mau mengatur, tetapi tidak mau membiayai, siapa yang mau diaturnya, mau mengatur komunitas PTS, tetapi tidak paham mimpi dan harapannya komunitas PTS tersebut, itulah realitas Kemendikbud kita. Jadi kampus merdeka itu untuk dan milik siapa?
Merdeka belajar ala Nadiem