Kebetawian dan pengakuan negara

"Saya adalah orang Betawi" merupakan penegasan terhadap identitas diri kita dalam rangka menjawab keraguan orang terhadap kebetawian kita. Pernahkah kita ragu untuk menunjukan bahwa diri kita adalah seorang Betawi? Adakah orang yang apabila ditanyakan tentang kebetawiannya, lantas menjawab, "Hal itu tidak penting bagi saya!"

Pernyataan-pernyataan di atas menjadi soal, menjadi keraguan, bahkan menjadi keengganan dalam masyarakat Betawi yang harus dijawab. Terlepas dari pengakuan diri, hal itu juga sangat dipengaruhi idiom yang secara harfiah berbeda dengan kenyatan, seperti Betawi kagak sekolah, tukang jual tanah warisan, dan banyak lagi yang kemudian ditanamkan secara turun-temurun oleh mereka yang tidak mengetahui fakta orang Betawi saat ini.

Keselarasan dan kesetaraan saat ini tengah terbangun dalam masyarakat Betawi untuk menghilangkan idiom negatif. Meskipun tidak mudah, tetapi keselarasan masyarakat Betawi akan menjawab perubahan zaman, kesetaraan dengan diberikannya pengakuan oleh negara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 adalah hak identitas kebetawian sekaligus kewajiban negara yang diatur dalam UUD 1945 dan perundangan lainya di era otonomi daerah. 

Eksistensi dan peran masyarakat di era otonomi daerah sejatinya membuka ruang bagi tokoh-tokoh lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pesatnya pembangunan harus sejalan dan disertai pertumbuhan masyarakat lokal, berkembangnya kearifan lokal, dan lahirnya tokoh-tokoh lokal agar tujuan pelimpahan kewenangan atau desentralisasi dari pusat ke daerah berjalan secara berkesinambungan. 

Ketergantungan terlihat dari proses pembangunan politik sebagai kebutuhan pokok negara. Ketergantungan tersebut mencakup partisipasi masyarakat, baik lingkup partisipasi politik formal kenegaraan dan partisipasi politik informal yang terkait dengan geneologis teretorial, untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pembangunan daerah.