Menakar potensi ekonomi transportasi laut

World Resources Institute mencatat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar, dimana panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2.

Luasan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang besar termasuk keanekaragaman hayati dan nonhayati yang ada di dalamnya, baik yang ada di dalam laut maupun di permukaan laut. Hal ini merupakan modal dasar dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

Bagi sebagian orang, laut sangat identik dengan ikan sebagai sumber daya di dalamnya. Padahal menurut Rokhmin Dahuri, selain perikanan tangkap, setidaknya ada 11 sektor yang bisa dikembangkan dalam bidang kemaritiman agar mampu menyejahterakan masyarakatnya, antara lain: perikanan budi daya, pariwisata bahari, transportasi laut, bangunan laut, energi sumber daya mineral, hutan pantai, sumber daya non-conventional, pulau kecil, dan industri pengolahan hasil laut.

Semua potensi tersebut hampir ada di seluruh wilayah perairan nusantara. Dari 11 sektor tersebut berpotensi menghasilkan US$1,338 triliun/tahun atau tujuh kali lipat APBN 2016 (Rp2.400 triliun = US$190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini, serta berpotensi menampung 45 juta orang tenaga kerja atau 40% total angkatan kerja Indonesia, (Daruhi, 2018). Sebuah angka yang cukup fantastis dan membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk bisa mewujudkannya. 

Salah satu sektor yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini adalah bagaimana mengurangi ketimpangan penawaran dan permintaan barang dan jasa, dari satu daerah dengan daerah lainnya adalah transportasi laut. Pembangunan transportasi laut ini diharapkan akan menjadi pemicu tumbuhnya aktifitas ekonomi di daerah, serta mencegah disparitas harga komoditas antar wilayah.