Kritik dan masukan pengamat mungkin hanya dianggap angin lalu yang dibiarkan pun akan hilang dengan sendirinya.
Polemik Kartu Prakerja seakan tidak pernah berhenti diperbincangkan khalayak luas. Setelah mundurnya Staf Khusus milenial Presiden yang diduga terlibat konflik kepentingan di program Kartu Prakerja, saat ini muncul desakan agar program Kartu Prakerja dihentikan.
Anggarannya diminta dialihkan untuk bantuan sosial secara langsung guna menanggulangi pandemi Covid-19. Namun pemerintah tampaknya bergeming dengan seribu alasan untuk tetap melanjutkan program Kartu Prakerja tanpa pedulikan kritikan dan masukan pengamat.
Kritik dan masukan pengamat mungkin hanya dianggap angin lalu yang dibiarkan pun akan hilang dengan sendirinya.
Kritik publik juga terlihat dari percakapan warganet di media massa. Penelitian Indef (2020) menunjukkan sentimen negatif terhadap program Kartu Prakerja ini mencapai 81%, dibandingkan 19% sentimen positifnya. Sebagian besar mereka memperbincangkan mengenai Kartu Prakerja yang dinilai tidak efektif untuk korban yang diberhentikan ataupun di rumahkan oleh perusahaan. Masyarakat menilai lebih efektif jika bantuan langsung tunai dibandingkan dengan memberikan bantuan pelatihan.
Dari sudut pandang kebijakan publik juga senada dengan persepsi masyarakat yang banyak menyangsikan efektivitas Kartu Prakerja dan proses penyelenggaraan yang terbilang janggal. Kesangsian tersebut berdasarkan pada tiga hal yang akan kita jabarkan satu per satu.