Publik butuh penjelasan yang lebih lugas dan rinci. Publik juga menunggu peran DPR dalam penentuan kebijakan utang ini.
RAPBN 2021 mengusulkan rencana belanja sebesar Rp2.747,53 triliun, dan pendapatan ditargetkan mencapai Rp1.776,36 triliun. Defisit pun diharapkan hanya sebesar Rp971,17 triliun. Oleh karena ada pengeluaran selain belanja, maka kebutuhan akan utang lebih besar lagi. Disebut sebagai RAPBN sebagai pembiayaan utang, yang mencapai Rp1.142,49 triliun.
Sebelumnya, APBN 2021 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 72/2020 menargetkan defisit sebesar Rp1.039,7 triliun. Namun, pembiayaan utangnya sendiri mencapai Rp1.220,46 triliun.
Belanja merupakan pengeluaran yang tidak menimbulkan hak lagi di masa depan, setelah menerima barang atau jasa sebagai imbalan. Membayar gaji pegawai berarti selesai dengan menerima jasanya. Total belanja pegawai pemerintah pusat sendiri pada RAPBN 2021 mencapai Rp420,7 triliun.
Belanja barang pemerintah pusat sebesar Rp357,4 triliun berimbal barang dan jasa yang habis pakai atau kurang dari setahun. Jenis belanja modalnya sebesar Rp250,3 triliun juga bersifat final, meski bentuk barangnya memungkinkan pemanfaatan lebih dari setahun. Dan memberi bantuan sosial tidak membuat si penerima memiliki utang kepada pemerintah, yang mencapai Rp161,4 triliun.