Selain menyerang kandidat, misinformasi juga menyasar lembaga seperti KPU dan Bawaslu.
Semakin mendekati tahun Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024, penyebaran misinformasi sudah mulai marak. Namun belum ada isu yang menonjol dan kuat.
"Apa yang akan terjadi di 2024, kami melihat operasi soal penyebaran misinformasi ini sebenarnya sudah terjadi. Namun hingga saat ini kita melihat belum ada isu yang diperkirakan akan kuat," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dalam seminar virtual Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024, Rabu (12/7/2023).
Arya mengulas bahwa operasi misinformasi untuk menjatuhkan bacawapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih nano-nano alias beragam dan belum ada kecenderungan kuat mana yang bertahan. Ia mengumpulkan data dari Januari-Juli di mana mulai muncul sejumlah misinformasi terutama menyadar Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
"Misalnya kita telusuri dari dua sumber. Sejak Januari sampai Juli ini sudah muncul beberapa misinformasi soal kandidat-kandidat terutama misalnya Anies Baswedan tersangka JIS, Ganjar didiskualifikasi bawaslu, Ganjar terlibat BTS, kemudian Gibran laporkan Anies ke KPK, ribuan WNA China diberikan KTP untuk pemilu 2024. Pencurian formulir C1 untuk pemilu 2024, pemilu 2024 hasilnya sudah diketahui, dan TNI/Polri rapatkan barisan mendukung Ganjar," tuturnya.
Misinformasi di Pilpres 2014 dan 2019