Dewan Pers menyatakan, masa 20 tahun setelah reformasi, masih ada media abal-abal yang menyalahgunakan kebebasan pers.
Sejak keran reformasi dibuka lebar pada 1998, pers dengan segera menikmati masa bulan madu. Kebebasan menebarkan fakta tanpa bayangan sensor dan ancaman pembredelan menjadi berkah yang dinikmati para pekerja media. Sayangnya, selang 20 tahun sejak reformasi bergulir, kebebasan ini menjadi kebablasan dan cenderung dimanfaatkan oleh sejumlah media abal-abal.
Dewan Pers menyebut, masa 20 tahun usai reformasi, masih ada beberapa media abal-abal yang menyalahgunakan kebebasan pers dengan memeras perorangan atau lembaga. "Masih ada yang menyalahgunaan kebebasan pers untuk membuat media dan praktiknya abal-abal, memeras menggunakan nama-nama lembaga," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo kepada Antara di Jakarta, Rabu (16/5).
Dari 47.000 media yang ada di Indonesia, kata dia, hanya sekitar 2.000 yang terverifikasi. Yosep mengatakan media abal-abal yang menyebarkan berita bohong dan memojokkan orang harus bersama diperangi pewarta media arus utama, salah satunya dengan tetap menjaga profesionalisme kerja.
Dengan menjalankan fungsi secara benar, pewarta media arus utama akan meraih kepercayaan masyarakat, sehingga ruang media abal-abal semakin sempit. Apalagi, berdasarkan survei The Economist, ucap Yosep, sebanyak 87 masyarakat Indonesia percaya kepada media arus utama.
"Di Indonesia, orang percaya pemerintah, lebih tinggi lagi pada media, media masih dianggap benar meskipun media terbelah juga dalam beberapa kubu saat pemiliknya masuk ke partai-partai politik," tutur dia.
Untuk itu, marwah jurnalisme profesional harus dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat. Ia sendiri optimistis, masih ada media besar yang masih independen, pemiliknya tidak bergabung dengan politik dan mempraktekkan 'good journalism'. Itu yang menurutnya menjadi teladan, saat konstelasi media sudah teramat keruh, karena pemiliknya nimbrung di parpol.