Platform media sosial harus memperhitungkan efek platform mereka terhadap rakyat Amerika, kata pejabat itu.
Seorang hakim federal di Louisiana memerintahkan pejabat dan agensi utama administrasi Biden untuk tidak kontak dengan pihak platform media sosial. Pemerintah biasanya menekan perusahaan media sosial untuk memerangi kesalahan informasi tentang kesehatan dan masalah lainnya.
Putusan itu datang dalam kasus yang diajukan oleh jaksa agung Louisiana dan Missouri, yang mengklaim bahwa pemerintahan Biden berusaha membungkam pandangan dan pembicara yang mempertanyakan kebijakan COVID-19 dan mempertanyakan validitas pemilu 2020.
Hakim Distrik AS Terry A. Doughty di Monroe, Louisiana, mengatakan dalam putusan Selasa bahwa sebagian besar pemerintah, termasuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan Biro Investigasi Federal, tidak boleh berbicara dengan perusahaan media sosial untuk " tujuan mendesak, menekan, atau mendorong dengan cara apa pun untuk penghapusan, penindasan, atau pengurangan konten yang mengandung kebebasan berbicara yang dilindungi.
“Kasus ini bisa dibilang melibatkan serangan paling masif terhadap kebebasan berbicara dalam sejarah Amerika Serikat,” tulis Doughty.
“Dalam upaya mereka untuk menekan dugaan disinformasi, pemerintah federal, dan khususnya para terdakwa yang disebutkan di sini, diduga telah secara terang-terangan mengabaikan hak Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara.” Doughty mengatakan dalam memberikan perintah awal bahwa agensi tidak dapat bertemu dengan perusahaan media sosial tentang menghapus postingan tertentu atau meminta laporan tentang upaya mereka untuk menghapus konten.