Kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak, itulah sebabnya Twitter perlu berinvestasi dalam upaya untuk menjaga keamanan penggunanya.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengangkat kekhawatiran tentang ujaran kebencian di Twitter setelah Elon Musk mengambil alih platform itu. Pasalnya, miliader itu mengusung "kebebasan berbicara mutlak".
Musk, yang juga kepala eksekutif pembuat mobil listrik Tesla Inc (TSLA.O), telah menggambarkan dirinya sebagai "absolut kebebasan berbicara" yang telah mengkritik kebijakan Twitter untuk memoderasi konten di platform.
Dia mengatakan Twitter perlu menjadi forum asli untuk kebebasan berbicara. Dalam sebuah pernyataan setelah mengamankan kesepakatan pada hari Senin, Musk menggambarkan kebebasan berbicara sebagai "dasar dari demokrasi yang berfungsi."
"Terlepas dari siapa pemilik Twitter, perusahaan memiliki tanggung jawab hak asasi manusia untuk menghormati hak orang-orang di seluruh dunia yang bergantung pada platform. Perubahan pada kebijakan, fitur, dan algoritme, besar dan kecil, dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dan terkadang menghancurkan, termasuk kekerasan offline," kata Deborah Brown, peneliti hak digital dan advokat di Human Rights Watch, mengatakan kepada Reuters melalui email.
"Kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak, itulah sebabnya Twitter perlu berinvestasi dalam upaya untuk menjaga keamanan penggunanya yang paling rentan di platform," tambahnya.