Skor indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum lalu turun ke 0,42 pada periode kedua Jokowi.
Kontrol terhadap pemerintah dan keseteraan di muka hukum melemah belakangan ini, 25 tahun reformasi. Hal tersebut berdasarkan hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan menelaah evaluasi berkala yang dilakukan Varieties Democracy (V-Dem), lembaga akademik dan beranggota ahli demokrasi seluruh dunia.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyatakan, demokratisasi di Indonesia berlangsung sejak mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sementara itu, cara melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi dengan melakukan evaluasi berkala sejak reformasi.
"Ukuran utama tentang seberapa demokratis kita, salah satunya ditandai dengan seberapa kuat adanya oposisi atau seberapa kuat adanya kontrol atau checks and balances terhadap pemerintahan eksekutif," katanya dalam keterangannya, Kamis (25/5).
V-Dem menganalisis perkembangan demokrasi dengan menggunakan equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif sebagai indikator dalam skala 0-1. Angka 0 berarti sangat buruk, sedangkan 1 sangat baik.
Hasilnya, ungkap Saiful, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Kondisi demokrasi pada 2022 berada di angka 0,42 atau turun dibandingkan 2004 sebesar 0,53.