Setidaknya ada sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka JPT Pratama atau eselon II.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyebut, ada hal ganjil dibalik tidak bersedianya ratusan aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota enggan menduduki jabatan. Dengan peristiwa tersebut, ia menilai ada yang salah dalam pola birokrasi dan regenerasi.
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya, ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa," tanya dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).
Setidaknya ada sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Hal tersebut, terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para ASN Pemprov DKI dalam forum apel di lapangan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5) kemarin.
Pras sapaan karibnya mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di ibu kota. Pasalnya, hingga kini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Wali Kota Jakarta Selatan.