"Kalau dia orientasinya korupsi untuk diri sendiri atau kelompoknya, pasti enggak bakal bekerja maksimal untuk rakyat."
Masuknya sejumlah nama dengan rekam jejak korupsi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, dinilai terjadi lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi tak dilibatkan dalam prosesnya. Terdapat sejumlah nama yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai menteri, yang sempat diperiksa oleh KPK.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyayangkan hal ini. Menurutnya, keterlibatan KPK dalam proses seleksi menteri merupakan hal yang penting, karena dapat meminimalisasi potensi praktik lancung oleh menteri.
"Kalau dia orientasinya korupsi untuk diri sendiri atau kelompoknya, pasti enggak bakal bekerja maksimal untuk rakyat. Karena itu, keterlibatan KPK penting sekali," kata Asfinawati saat dihubungi reporter Alinea.id di Jakarta, Rabu (23/10).
Terpisah, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, ada sejumlah menteri Jokowi yang pernah diperiksa KPK. Meski demikian, dia enggan menyebut nama-nama menteri yang dimaksud.
"Ada beberapa orang yang pernah menjadi saksi atau terkait dalam perkara-perkara yang ditangani KPK. Ada sekitar delapan perkara yang pernah ditangani KPK, mereka sebagian pernah dipanggil sebagai saksi," kata Febri.