Beasiswa dan bansos pendidikan disalurkan melalui berbagai program, seperti BOS dan Indonesia Pintar.
Pemerintah mengalokasikan Rp35,94 triliun pada Rancangan APBN (RAPBN) 2024 untuk beasiswa dan bantuan sosial (bansos) pendidikan. Angka itu naik lebih dari 5 kali lipat dibandingkan 10 tahun silam.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menyatakan, kenaikan anggaran ini untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Harapannya, memperluas akses pendidikan.
Beasiswa dan bansos pendidikan disalurkan melalui berbagai program. Misalnya, bantuan operasional sekolah (BOS), Indonesia Pintar, afirmasi pendidikan menengah, dan afirmasi pendidikan tinggi. "Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran," katanya dalam keterangannya, Kamis (17/8).
Abetnego melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen melakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan meningkatkan distribusi serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan (tendik). Tujuan itu akan diwujudkan melalui rekrutmen guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dapat diikuti guru honorer.
"Formasi [guru PPPK] yang ditetapkan ditentukan pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kebutuhan," ucapnya. Adapun peningkatan kompetensi guru dan tendik dengan sertifikasi melalui portfolio, pengembangan perangkat lunak (PPLG), GIM, dan pendidikan profesi guru.