Usman Hamid menyampaikan, jika ada data kurang akurat maka pihak Menko Luhut wajib membeberkan informasi kementerian yang dipimpinnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merespons somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Bidang Marinves), Luhut Binsar Panjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.
Menko Luhut pada 26 Agustus melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait video diskusi yang diunggah ke kanal YouTube Haris Azhar pada 20 Agustus.
Haris dan Fatia dalam video itu mendiskusikan laporan berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diterbitkan oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil.
Menurut Amnesty, laporan tersebut berisi kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Papua, salah satunya adalah keterlibatan beberapa tokoh-tokoh militer dalam industri tambang.
“Diskusi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di YouTube dilakukan berdasarkan laporan yang dikeluarkan gabungan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Papua,” ujar Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8).