Prabowo disebut tak punya komitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional pelindung HAM.
Kecemasan menyelimuti para petinggi dan pegawai sejumlah lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Beranggotakan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka menyuarakan kekhawatiran LNHAM bakal dilemahkan usai pemilu.
Dalam deklarasi bersama di Kantor KomnasHAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2), Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan ia dan rekan-rekannya di LNHAM lainnya telah mencermati proses politik selama masa kampanye dan lima debat Pilpres 2024. Mereka menyimpulkan ada "ancaman" bagi eksistensi LNHAM.
“Kami menuntut komitmen dari pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk memperkuat lembaga nasional hak asasi manusia, dan sebaliknya tidak melakukan pelemahan, baik dalam hal kewenangan, anggaran, maupun SDM (sumber daya manusia),” kata Anis kepada wartawan.
Bersama petinggi LNHAM lainnya yang hadir dalam jumpa pers itu, Anis menegaskan KomnasHAM dan kawan-kawan akan terus berkomitmen untuk memantau kinerja pemerintah di bidang perlindungan HAM. “Terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan," imbuhnya.
Dosen ilmu hukum dan HAM dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya menilai kekhawatiran Anis dan rekan-rekannya beralasan. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sejauh ini memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hampir pasti memenangi Pilpres 2024.