Menurut dia, kondisi itu serupa dengan anggaran bansos 2020 mencapai Rp203,9 triliun. Meskipun, sudah terbatas masih dikorupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya Rp150,28 triliun duit yang dianggarkan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial pada 2021. Menurut peneliti ICW, Almas Sjafrina, angka itu didapatkan dari kalkulasi tujuh program bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Namun, triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah tersebut dinilai belum cukup. Menurut Almas, penilaian itu muncul karena penyalurannya belum merata kepada semua pihak yang berhak mendapatkannya.
"Terlihat banyak, terlihat beragam, ada PKH (program keluarga harapan), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai dana desa untuk diberikan kepada warga yang luput dari bantuan-bantuan lain, diskon listrik, ada banyak jenisnya," ujarnya saat diskusi dalam jaringan, Selasa (6/7).
"Tapi yang penting kita lihat di sini, bahwa bantuan yang banyak ini, itu belum cukup membantu warga karena jumlahnya tidak signifikan. Kedua, bantuan ini juga tidak menjangkau semua warga yang terdampak Covid-19, khususnya warga miskin dan warga rentan," imbuhnya.
Menurut dia, kondisi itu serupa dengan anggaran untuk bansos 2020 yang mencapai Rp203,9 triliun. Meskipun sudah terbatas, imbuhnya, sangat disayangkan masih dikorupsi.