Komisi II DPR baru saja mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa elemen masyarakat korban mafia tanah.
Anggota komisi II DPR Guspardi Gaus berharap Hadi Tjahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat mengatasi sengkarut permasalahan pertanahan di Indonesia. Guspardi meyakini ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penganggakatan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN yang nota bene memiliki fungsi dan wewenang yang sangat berat.
"Diharapkan dibawah komando Pak Hadi Tjahyanto yang merupakan mantan Panglima TNI dapat bertahan dan melakukan berbagai terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (28/11).
Salah satu permasalahan tanah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah mafia tanah yang sudah sangat kronis. Jika serius, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses.
Guspardi menegaskan, lolos atau tidaknya mafia tanah melancarkan aksinya, salah satu pintu gerbangnya ada dijajaran ATR/BPN itu sendiri.
"Kalau jajaran BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu mafia tanah tidak bisa bergerak leluasa," kata politikus PAN itu.