Langkah tegas diambil, kata Anies, karena kebutuhan pegawai negeri negeri sipil di Pemprov DKI telah terpenuhi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim akan tindak tegas jajarannya apabila terjerat kasus korupsi. Dia mengatakan, pegawai sipil di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal segera dihentikan jika terlibat rasuah.
"Langsung yang bersangkutan diganti, proses hukum dijalankan, dan tidak ada toleransi sedikitpun kepada siapapun yang terlibat dalam praktik ini, khususnya di Jakarta," katanya dalam diskusi Diksi Yogyakarta bertajuk Membedah Pratik Korupsi Kepala Daerah, Kamis (8/4).
Langkah tegas diambil, kata Anies, karena kebutuhan pegawai negeri negeri sipil di Pemprov DKI telah terpenuhi. Sebab, gaji dan tunjangan yang diberikan sudah lebih dari cukup.
Di sisi lain, Pemprov telah membentuk sistem agar rasuah tidak terjadi. "Sehingga seharusnya mereka mentaati pada sistem. Kalau taat pada sistem harusnya aman," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI tengah disorot lantaran kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, 2019. Dalam kasus itu, bekas Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, diduga ikut terlibat.