Menaker Ida sebelumnya berjanji merevisi Permenaker 2/2022 terkait JHT sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menunggu dipenuhinya janji Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, untuk merevisi Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama.
"Karena revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaannya belum keluar dan belum ada hitam di atas putih, maka Aspek Indonesia bersikap menunggu," ucap Presiden DPP Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, dalam keterangan tertulis pada Rabu (2/3).
Aspek Indonesia pun meminta Menaker benar-benar berpihak kepada kepentingan pekerja. Apalagi, Ida Fauziyah sudah banyak menyerap aspirasi dari pekerja, serikat pekerja, dan masyarakat luas yang menuntut pembatalan atau pencabutan Permenaker 2/2022.
"ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) termasuk dalam kelompok organisasi yang menuntut pembatalan atau pencabutan Permenaker 02/2022, bukan hanya revisi yang berpotensi melahirkan aturan baru yang tetap akan merugikan kepentingan pekerja," tegasnya.
Mirah pun meminta Menaker tidak lagi beropini dengan dalih filosofi istilah hari tua dalam merevisi Permanker 2/2022. Namun, harus memperhatikan filosofi dasar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di mana yang dimaksud dengan peserta adalah pekerja yang masih bekerja dan membayar iuran.