Pejabat publik harus mengetahui cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan ragam disabilitas dengan segala kelebihan mereka.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini disorot karena memaksa penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara. Pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (Audisi) Yustitia Arief mengatakan, setiap orang, termasuk pejabat publik harus mengetahui cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan ragam disabilitas dengan segala kelebihan mereka.
“Masih banyak pejabat yang belum memahami dua hal mendasar tersebut sehingga timbul misinterpretasi, miskomunikasi menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi terkait ragam disabilitas dań etika interaksi dengan disabilitas,” ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (3/12).
Menurut Yustitia, hambatan lingkungan dan hambatan sikap harus dihilangkan untuk memahami ragam disabilitas. Sebab, setiap disabilitas memiliki cara tersendiri untuk melakukan aktivitas.
Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, definisi penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental yang dalam berinteraksi mengalami kesulitan karena hambatan akses lingkungan dan sikap.
“Nah, untuk tunarungu kalau kita paham cara berinteraksi, maka pemahaman tersebut adalah salah satu cara untuk menghilangkan stigma. Mereka bicara dengan bahasa isyarat. maka kita harus menghargai bahasa isyarat tersebut,” tutur Yustitia.