Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus memastikan aksi yang dilakukan ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus memastikan aksi unjuk rasa yang dilakukan ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia.
Presiden BEM Universitas Udayana Bali Juvents Lumbantobing menegaskan bahwa aksi yang terjadi pada Selasa (24/9) di kawasan Gedung DPR/MPR adalah rangkaian protes sejak berhari-hari sebelumnya.
Di Pulau Dewata, gerakan aksi mengkritisi kebijakan DPR RI terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terjadi terjadi sejak 30 Agustus 2019, saat persoalan calon pimpinan (capim) KPK menjadi sorotan publik.
"Kami terus bergerak dan bergulir dan ini (revisi) UU KPK (No. 30 tahun 2002) yang muncul tiba-tiba pada tanggal 5 September, kami bahkan sudah aksi di DPRD Bali. Dan pada saat itu kami ada kesepakatan bersama dengan DPRD Bali, seluruh perwakilan fraksi sepakat untuk menolak adanya revisi UU KPK. Kami punya bukti fisiknya pada saat itu," tegas Jevents Lumbantobing saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Akan tetapi, dia melihat baik pemerintah dan DPR tidak memiliki sikap konkret dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Atas dasar itu, lanjutnya, bersama mahasiswa Universitas Udayana lainnya, sejak 23 September dia menuju Jakarta untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya.