Biaya akreditasi saat ini sangat mahal, terutama bagi perguruan tinggi di daerah, termasuk perguruan tinggi swasta (PTS).
Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta, biaya akreditasi program studi (prodi) di perguruan tinggi menjadi tanggung jawab negara. Menurutnya, biaya akreditasi saat ini sangat mahal, terutama bagi perguruan tinggi di daerah, termasuk perguruan tinggi swasta (PTS).
Hal ini diungkap Andreas menjawab keluhan salah satu rektor PTS yang mengeluhkan biaya akreditasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Kamis (9/12).
"Mengenai akreditasi dan biaya akreditasi, saya kira ini perlu menjadi catatan khusus dan masuk dalam rekomendasi kita (rekomendasi Komisi X), biaya akreditasi itu harus dibiayai negara," kata Andreas.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, biaya akreditasi bisa menjadi beban baru bagi sebuah perguruan tinggi untuk berkembang. Kondisi menyulitkan tentu dialami PT di daerah, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T).
"Biaya Rp50 juta per prodi, kalau dikalikan satu PT punya 10 prodi dengan PT kecil, biaya 500 juta itu terlalu mahal. Sementara mereka mau berkembang," ujarnya.