"Jangan salah target, jangan sampai ada alasan jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget."
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memutakhirkan pendataan keluarga 2023 (PK-23) secara nasional pada 1-31 Juli. Ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat sasaran.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, pemutakhiran dilakukan di 13.263 desa. Para kader keluarga berencana diminta lokus desa dalam pemutakhiran dengan memastikan jumlah kepala keluarga (KK) di perwakilan BKKBN.
"Jangan salah target, jangan sampai ada alasan jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget," katanya di Jakarta, Jumat (23/6).
Menurut Hasto, kebenaran dan validitas dalam pemutakhiran pendataan keluarga adalah hal penting dan utama sebab menjadi kunci untuk mengetahui masalah secara utuh. "Tanpa data [valid], maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses," ucapnya.
Pemutakhiran PK-23 diawali dengan prapelaksanaan minimal 1 kabupaten/kota per provinsi pada 20-30 Juni. Wilayah Pemutakhiran dilaksanakan di desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan dengan cakupan keluarga terdata rendah.