Hasil evaluasi TGUPP tahun 2019 harus dibuka ke publik.
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di DKI Jakarta dinilai terlalu gemuk. Kinerjanya juga sukar dievalusi karena tidak berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karena itu, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Boy Sadikin meminta hasil evaluasi atau capaian kerja selama 2019 dibuka ke publik. "TGUPP bagaimana pun juga digaji melalui APBD. Jadi, warga berhak memantau atau mengetahui kerjaan TGUPP. DPRD DKI saja tidak bisa mengawasi, apalagi rakyat," ucap Boy Sadikin di Jakarta kepada wartawan, Senin (10/8).
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI itu menjelaskan, evaluasi kinerja OPD relatif gampang karena memiliki indikator keberhasilan dan kegagalan. Salah satunya, kata dia, kemampuan menyerap anggaran untuk pembangunan.
Lalu, dia menjelaskan, pada 2019 serapan anggaran penanggulangan banjir hanya sebesar 60,7% dari total Rp3,87 triliun, jauh dari target 2019 yang sebesar 83% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Apalagi, capaian kinerja kedinasan tersebut hanya 64%. Lebih jauh, anggaran untuk 2020 juga dipotong sebanyak 21% dan hanya menyisakan Rp672 miliar. "Ini kan, penanganan banjir harusnya jadi prioritas. Namanya TGUPP harus bisa membantu gubernur. Jangan hanya membuat ribet," bebernya.