Realisasi anggaran hanya Rp74 miliar dari Rp800 miliar. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menepis minimnya penyerapan anggaran MBBM.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto kembali meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penyerapan anggaran program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Pangkalnya, dari anggaran Rp800,8 miliar yang diusulkan tahun anggaran (TA) 2022, hanya Rp74 miliar yang terserap.
"Realisasinya rendah untuk program kemasyarakatan ini. Karenanya perlu diperiksa BPK RI secara khusus," kata Mulyanto saat dihubungi Alinea.id, Jumat (10/2) sore.
Dalam dokumen yang diterima Alinea.id, terdapat 7 program MBBM yang diusulkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam TA 2022. Di antaranya adalah bantuan riset talenta inovasi (Barista/Rp75 miliar), perusahaan pemula berbasis riset (PPBR/Rp44 miliar), fasilitasi usaha mikro berbasis iptek (FUMI/Rp16 miliar), grass root inovation (GRI/Rp16 miliar), Bimtek MBBM (Rp300 milar), produk inovasi (Rp150 miliar) dan riset Indonesia maju (Rp110 miliar).
Menurut Mulyanto, masyarakat sebenarnya antusias dengan program MBBM, sebab dengan kebutuhan masyarakat. Namun catatannya ialah perlunya simulasi dan praktek di lapang. Selain itu, masyarakat membutuhkan bimbingan teknologi.
Kemudian, dalam penerapannya, ternyata program MBBM tidak berjalan mulus. Misalnya, kata Mulyanto, hotel terlambat bayar; kaos, topi, goody bag semua tidak ada (tidak sesuai di awal); honorarium nara sumber dari BRIN tidak ada dan lain sebagainya.